Pagu Anggaran Rp 3,3 Triliun yang Diajukan Kemenparekraf Disetujui DPR, Ini Kata Sandiaga

Anggaran Rp 3,3 Triliun atau Rp 3.381.345.168.000 yang diajukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf disetujui DPR RI

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ilustrasi wisatawan di Pura Uluwatu yang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Bali. Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

TRIBUNKALTIMTRAVEL.COM - Anggaran Rp 3,3 Triliun atau Rp 3.381.345.168.000 yang diajukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf disetujui DPR RI.

Persetujuan anggaran tersebut kemudian akan diserahkan kepada Badan Anggaran DPR.

Menanggapi persetujuan tersebut Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan akan menjadi tanggung jawab Kemenparekraf untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal.

Baca juga: Kemenparekraf Libatkan 200 UMKM pada Gerakan Beli Kreatif Sumatera Selatan, 14 September 2022

“Perlu kami tekankan bahwa setiap rupiah akan menjadi tanggung jawab Kemenparekraf dan akan kami kelola dan optimalkan penggunaannya untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melalui keterangan resmi yang Kompas.com terima, Jumat (9/9/2022).

Selain itu, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI tersebut, usulan tambahan anggaran Kemenparekraf tahun 2023 sebesar Rp 4,19 triliun atau Rp 4.186.990.000.000 juga disetujui.

Menparekraf mengatakan, usulan penambahan anggaran ini telah disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas dua kali.

"Tambahan anggaran sudah disetujui oleh sembilan fraksi yang hadir, untuk mempercepat pemulihan (sektor parekraf) dan menjaga momentum kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Baca juga: Hoaks Berseliweran, Sandiaga Uno Minta Waspada Penipuan Dana Hibah Pariwisata dan BIP Kemenparekraf


Tugas Kemenparekraf Soal UU 10 /2009 tentang Kepariwisataan

Dalam rapat yang sama, Kemenparekraf juga diminta mengidentifikasi sejumlah hal terkait revisi penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Adapun identifikasi yang dimaksud terkait perubahan mendasar di sektor pariwisata, revolusi 4.0, pandemi, dan perubahan tren pariwisata terkini.

Sementara itu, Pimpinan Rapat Abdul Fikri Faqih menyampaikan, Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf untuk fokus terhadap program dan kegiatan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui stimulus bagi para pelakunya.

Ia melanjutkan, draf rancangan revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tengah digodok. Proses pembahasan hingga pengesahan diperkirakan dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

"Kemenparekraf harus terus mengidentifikasi hal-hal terkait isu kebutuhan, yang jadi catatan adalah fasilitasi pemerintah tidak maksimal, arahan model pengelolaan yang masih ‘manual’, dan masih minim sumber daya manusia di industri pariwisata dan lainnya,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Setujui Pagu Anggaran Sementara Kemenparekraf 2023 Sebesar Rp 3,3 Triliun", Klik untuk baca: https://travel.kompas.com/read/2022/09/09/171632927/dpr-setujui-pagu-anggaran-sementara-kemenparekraf-2023-sebesar-rp-33-triliun.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved