Kemenag Beber Alasan Jemaah Umrah Indonesia tak Bisa Gunakan Visa Turis

Jemaah umrah Indonesia pemegang visa turis tidak dapat menggunakannya untuk melaksanakan ibadah umrah seperti jemaah 49 negara yang diizinkan

Dok Shutterstock
Foto Ilustrasi ibadah umrah di Tanah Suci. Dok Shutterstock 

TRIBUNKALTIMTRAVEL.COM - Jemaah umrah Indonesia pemegang visa turis tidak dapat menggunakannya untuk melaksanakan ibadah umrah seperti jemaah 49 negara yang diizinkan. 

Indonesia tidak masuk dalam daftar 49 negara tersebut, artinya jemaah umrah dari Indonesia yang memegang visa turis tidak diperkenankan menjalankan umrah menggunakan visa turis.

Aturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi ini sebenarnya memudahkan jemaah umrah dari berbagai negara untuk melaksanakan umrah.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Arab Saudi Batasi Visa Jemaah Umrah Maksimal 30 Hari

Namun Indonesia punya aturan sendiri, sehingga tetap menggunakan visa umrah.

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa pemegang visa turis dari 49 negara diizinkan untuk melakukan umrah, Kamis (11/8/2022).

Aturan ini bertujuan mempermudah umrah bagi umat Islam di dunia dan meningkatkan kunjungan ke Arab Saudi. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Artinya, masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah tetap harus menggunakan visa umrah dan mendaftar melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Tidak Ada Perbedaan Aturan

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, disebutkan bahwa untuk perjalanan haji dan umrah, rakyat Indonesia harus melalui PPIU Indonesia atau travel umrah," ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin, saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/08/2022).

Dengan begitu, tidak boleh ada individu atau kelompok yang melakukan langkah-langkah penyelenggaraan umrah di luar PPIU atau pihak yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Jemaah umrah dari Indonesia harus melalui PPIU, kalau tidak hukumannya bisa pidana," imbuh dia.

Sebab, meski pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebebasan, pemerintah Indonesia juga memiliki aturan sendiri.

Baca juga: Arab Saudi Izinkan Umrah bagi Jemaah yang Sudah Divaksin Covid-19

"Masalah kebijakan Saudi, itu hak Saudi untuk dunia. Saudi membuat kebijakan-kebijakan pelonggaran termasuk visa turis bisa buat umrah. Tapi, Indonesia sebagai negara berdaulat juga punya hak untuk membuat kebijakan," terang Arifin.

Jika perjalanan umrah dilakukan melalui PPIU, ia menambahkan, maka otomatis warga Indonesia harus tetap menggunakan visa umrah seperti sebelumnya.

Arifin menuturkan, regulasi ini masih berlaku untuk melindungi jemaah Indonesia, termasuk dalam membimbing jamaah dari segi penginapan, transportasi, hingga ibadah.


Pengecualian Dalam Aturan

jemaah umrah ilustrazi
Ilustrasi calon jemaah umrah. Dok. Shutterstock

Namun, Arifin menjelaskan bahwa kelonggaran aturan dari Pemerintah Arab Saudi ini bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Misalnya, kedatangan untuk urusan pekerjaan atau kunjungan kenegaraan.

"Misalnya, ada orang Indonesia yang tujuannya ke sana misalnya untuk kerja, atau untuk kunjungan kenegaraan. Nah, sampai di sana, Saudi memudahkan bagi orang yang telah ada di sana, untuk bisa umrah, apapun visanya. Artinya ini Saudi mempermudah kondisinya," terang Arifin.

Namun, umrah yang mereka jalankan juga harus disertai mengisi aplikasi Tawakkalna dan Eatmarna.

Dikutip dari Kompas.id, aplikasi Tawakkalna diluncurkan tahun lalu oleh Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA).

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved