Kunjungan Wisata ke TN Komodo Harus Diatur Sebaik Mungkin, Sandiaga Siapkan Pola Perjalanan Baru

Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diatur sebaik mungkin baik oleh pengelola

SHUTTERSTOCK/SERGEY URYADNIKOV
Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). SHUTTERSTOCK/SERGEY URYADNIKOV 

TRIBUNKALTIMTRAVEL.COM - Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diatur sebaik mungkin baik oleh pengelola atau pemerintah.

Tujuannya agar wisatawan dapat menikmati juga sejumlah objek wisata menarik lainnya di kawasan itu.

Seperti kawasan wisata super prioritas Labuan Bajo dan beberapa lainnya. 

Baca juga: Mulai Januari 2023 Tarif Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Diberlakukan, Saat Ini Masih Aturan Lama

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah menyusun pola perjalanan (travel pattern) baru sebagai alternatif wisata, guna mendistribusikan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ada kawasan wisata Pulau Rinca, Goa Batu Cermin, Waterfront, dan beberapa daya tarik lainnya di sekitar Labuan Bajo. Ini yang sedang kita kembangkan sehingga nanti travel pattern ke depan akan mendistribusikan kunjungan wisatawan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekaf) Sandiaga Uno saat Weekly Press Briefing secara daring, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Pelaku Usaha Setuju Konservasi, Tolak Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Ajak Diskusi


Tidak hanya itu, ujarnya, beragam acara internasional juga akan digelar di Labuan Bajo. "Jadi sangat penting untuk kita pastikan bahwa Daerah Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo memang memiliki suatu daya tarik yang berkelas dunia," katanya.

Meski saat ini kapasitas Bandara Komodo bisa menampung hingga 1,1 juta penumpang per tahunnya, namun akan ada pembatasan akibat adanya keterbatasan untuk konservasi.

"1,1 juta wisatawan sekarang bisa ditampung dengan fasilitas airport (bandara) yang baru. Namun karena keterbatasan untuk konservasi yang hanya kurang lebih 200.000 ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka akan ada pembatasan," jelasnya.

Pembatasan tersebut, kata dia, harus diimplementasikan agar habitat dan keberlangsungan hidup komodo tetap terjaga.

Baca juga: Kadis Pariwisata NTT Sebut Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo tak Ganggu UMKM di Labuan Bajo

komodo jinak
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan BOPLBF melaksanakan famtrip dengan media di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu, (13/9/2020). HANDOUT/BOPLBF


Adapun terkait wewenang pengelolaan TN Komodo, ia menerangkan bahwa hal itu ada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT).

"TN Komodo sendiri ada di bawah lingkup dari KLHK dan bekerja sama dengan Pemprov NTT," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fungsi Kemenparekraf adalah melakukan koordinasi dan komunikasi.

"Dan Kemenparekraf juga dilibatkan dalam keputusan yang diambil untuk memastikan Labuan Bajo sebagai Daerah Super Prioritas akan memiliki daya tarik wisata, pelayanan, dan kemampuan infrastruktur untuk menampung kunjungan wisatawan secara aman dan nyaman," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenparekraf Siapkan Pola Perjalanan untuk Wisatawan ke TN Komodo", Klik untuk baca: https://travel.kompas.com/read/2022/08/09/105005527/kemenparekraf-siapkan-pola-perjalanan-untuk-wisatawan-ke-tn-komodo.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved