Travel Alert

Pengelola Bandara SAMS Balikpapan Bantah Penumpang Tak Bawa PCR Ditahan

General Manager (GM) Angkasa Pura I Balikpapan, Farid Indra Nugraha menegaskan, kebijakan itu bukan berarti penumpang ditahan oleh pengelola bandara.

Editor: Geafry Necolsen
Tribun Kaltim
Layanan penerbangan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan 

Pengelola Bandara SAMS Balikpapan Bantah Penumpang Tak Bawa PCR Ditahan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Balikpapan telah menambah kebijakan bagi penumpang ber-KTP luar daerah yang datang ke wilayah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kebijakan itu berkaitan dengan dokumen bebas covid-19.

Apabila ditemukan penumpang tak membawa surat PCR, maka tak diperkenankan melewati pintu pemeriksaan sampai perwakilan kantor atau keluarga di Balikpapan datang.

Melainkan dipertemukan oleh pihak perusahaan atau keluarga sebagai jaminan.

Tidak Bawa Surat PCR Swab Covid-19, Penumpang Bakal Ditahan di Bandara SAMS Balikpapan

"Kalau yang datang tapi belum menyertakan rapid test kedua atau swab bagi warga non Kaltim itu kebijakannnya dipertemukan dengan pihak keluarga atau perusahaan, jadi bukan ditahan tapi dipertemukan," katanya, Rabu (24/6/20).

Menurutnya, ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan rapid test yang kedua itu benar-benar dijalankan.

Farid pun menjelaskan, mengenai kebijakan rapid test dan swab sebenarnya bukanlah kewenangan dari pengelola bandara, melainkan tugas dari Dinas Kesehatan Kota.

Adapun verifikasi dokumen rapid test atau PCR itu dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai tugas berdasar Undang-Undang.

"Jadi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan di dalam terminal tapi di luar dari terminal, karena urusan rapid dan swab itu bukan urusan bandara. Jadi dalam pelaksanaannya itu di dekat tempat taxi-taxi," tegasnya.

Lebih lanjut, pertemuan ini pun sebenarnya tak dibolehkan berada di lingkup bandara.

Sebab ini adalah tugas Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang notabennya mengatur kewilayahan di luar bandara.

Namun karena sementara Pemerintah Kota Balikpapan masih belum memiliki tempat, sehingga ia pun membantu dalam menjalankan kebijakan dari pemerintah kota agar lebih tertib dan teratur.

"Kalau di DKI ada tempatnya, dia digiring di GOR Pademangan disitu dilakukannya. Maka saya bilang bahasa ditahan itu tidak ada tapi yang benar adalah dipertemukan," jelasnya.

"Sebenernya ini juga tidak ada masalah hanya saja Dinkes tidak mau kalau orang yang tidak membawa surat keterangan itu tak bisa di control, makanya keluarga atau perusahaan harus datang," sambungnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved