Transportasi

Dibantu Dana dari APBD Kaltim, Penentuan Tarif Tol Balsam Tidak Libatkan Pemprov Kaltim

Melalui APBD, Pemprov Kaltim berinvestasi pada jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut.

Tribun Kaltim
Pos check point Tol Palaran yang berada di jalur segmen Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. 

Dibantu Dana dari APBD Kaltim, Penentuan Tarif Tol Balsam Tidak Libatkan Pemprov Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penetapan tarif Jalan Tol Balikpapan Samarinda (Balsam) telah ditentukan melalui melalui Keputusan Mentri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 534/KPTS/M/2020.

Namun, saat Kementrian PUPR menetukan tarif jalan tol yang didalamnya terdapat investasi Provinsi Kaltim ini tidak melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Akan tetapi, penetapan tarif yang diketahui pada tanggal 29 Mei 2020 lalu ini Pemprov Kaltim tidak keberatan. Pasalnya, penetapan tarif memang bukan merupakan kewenangannya.

“Kita tidak dilibatkan dalam menentukan tarif jalan tol tersebut. Tapi, itu memang bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Dan memang, ditegaskan pula oleh Sabani, tidak ada kewajiban pemerintah pusat dalam melibatkan Pemprov Kaltim dalam proses penentuan tarif Tol Balsam.

“Memang tidak ada kewajibannya melibatkan penentuan tarif. Itu memang kewenangan pemerintah pusat. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya, untuk semua itu kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

“Meskipu, ada dana Pemprov Kaltim masuk dalam proses pembangunan jalan tol ini bukan berarti Pemprov Kaltim memiliki kewenangan dalam ikut menentukan nilai tarif tol,” sambungnya.

Adapun investasi Pemprov Kaltim pada jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut.

Sabani menuturkan, itu merupakan sebuah awal untuk menarik investor untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangnan jalan bebas hambatan itu.

“Kalau untuk investasi Pemprov Kaltim, itu merupakan awal untuk menarik investor supaya masuk ikut terlibat dalam pembangunan. Sebab, kalau tidak seperti itu maka investor tidak berminat untuk membangun jalan tol,” tandasnya.

Dengan ini pula, Sabani kembali menegaskan, tidak ada lagi kewajiban dan tanggungjawab Pemprov Kaltim dalam pengelolaan jalan Tol Balsam ini.

Bahkan, sebelum dittapkannya tarif, Sabani mengucapkan, sejak seluruh aset diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Sama seperti sebelumnya, tidak ada lagi yang kewajiban atau tanggungjawab kita di jalan tol ini. Apakah itu pembiayaan, perawatan dan lain-lainnya. Ya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Semua urusan, menjadi urusan pemerintah pusat,” ucapnya. (*)

Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved