Transportasi

Dapat Suntikan APBD Kaltim, Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Dinilai Mahal

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) beranggapan, pemerintah pusat tidak mengenyampingkan suntikan dana APBD Kaltim untuk pembangunan jalan tol ini.

Tribun Kaltim/NEVRIANTO
Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Dinilai Mahal, BPJT: Sudah Perhitungkan Suntikan APBD Kaltim 

Dapat Suntikan APBD Kaltim, Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Dinilai Mahal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tuntutan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) agar tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) menyeruak.

Pasalnya, tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda yang ditetapkan saat ini dinilai sangat tinggi.

Ikut sertanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim senilai kurang lebih Rp 3,3 triliun, menjadi dasar tuntutan masyarakat agar tarif jalan bebas hambatan pertama di Pulau Kalimantan itu bisa jauh lebih rendah.

Bahkan, penetapan tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda pun mengacu pada jasa APBD Kaltim yang telah membantu pembangunan hingga jalan tol dapat difungsikan saat ini.

Kepala BPJT, Danang Parikesit menegaskan, bahwa salah satu tolak ukur pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menetapkan tarif jalan tol dengan melihat andilnya dana dari pemerintah dalam proses pembangunan.

Presiden Joko Widodo saat peresmian Jalan Tol Balikpapan – Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanehgara, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Presiden Joko Widodo saat peresmian Jalan Tol Balikpapan – Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanehgara, Kaltim, Selasa (17/12/2019). (HUMASPROV KALTIM/ADI SUSENO)

“Perhitungan tarif saat ini sudah memperhatikan dukungan konstruksi yang diberikan pemerintah,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya berkaitan dengan tingginya tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (16/6/2020).

“Maksud dari dukungan konstruksi itu, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan pemerintah daerah melalui APBD dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol,” lanjutnya menjelaskan.

Konsekuensi baru akan muncul, dijelaskan Danang, apabila seluruh pendanaan pembangunan jalan tol murni digelontorkan dari kantong swasta atau investor.

“Jadi, kalau biaya ditanggung semua oleh badan usaha, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jalan itu tidak layak untuk investasi. Kedua, biaya yang akan dikenakan (Kepada pengguna jalan tol) lebih tinggi,” tuturnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved