Akomodasi

Nasib Hotel yang tak Ada Kerjasama Karantina Kasus Covid-19, Begini Solusi dari PHRI

Nasib perhotelan yang tidak mendapat program kegiatan karantina dari Tim Gugus Tugas, tentu saja mengalami kesulitan pendapatan atau keuangan.

Editor: Geafry Necolsen
Antara
Ilustrasi. Karantina Kesehatan Bandara 

Nasib Hotel yang tak Ada Kerjasama Karantina Kasus Covid-19, Begini Solusi dari PHRI

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Dalam penanganan pandemi covid-19 atau virus Corona di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ada beberapa hal yang dialami sektor bisnis perhotelan. 

Mereka yang mendapat program karantina bagi pasien covid-19 dan ada yang juga tidak mendapatkan porsi untuk penanganan karantina pasien yang terkait covid-19

Nasib perhotelan yang tidak mendapat program kegiatan karantina dari Tim Gugus Tugas, tentu saja mengalami kesulitan pendapatan atau keuangan. 

"Periode Maret, April, dan Mei itu sudah sempat permohonan kita dijawab oleh pak wali bahwasannya kita dibebaskan untuk ini bebas THR lah gitu pajak hotel dan restoran gitu.

"Nah yang bulan Juni ini kita kembali mengajukan lagi sih tapi sampai sekarang belum ada tanggapan," ujar Kie Pie Ketua PHRI Kota Tarakan, Senin (8/6/2020) siang.

Lebih lanjut Ia sampaikan bahwa tingkat hunian sangat terdampak karena covid-19. Namun hal itu tergantung dari hotel masing-masing yang ada di Kota Tarakan.

"Kalau ada hotel yang bekerja sama dengan beberapa instansi atau perusahaan yang melakukan karantina mandiri mungkin mereka punya okupansi ratenya cukup tinggi gitu," ujarnya.

"Tapi kalau yang ndak melakukan kerja sama mungkin cukup rendah lah. Jadi bervariasi lah," ungkapnya.

Sementara disisi lain, Kepala BPPRD kota Tarakan, Bob Syaharuddin berharap adanya kenaikan PAD dari pajak hotel dan restoran.

Namun harapan tersebut sepertinya akan pupus mengingat pihak PHRI Tarakan telah mengajukan permohonan kelonggaran tersebut pada awal Juni lalu.

"Kita berharap ada kenaikan cuman kemarin itu ada permohonan dari PHRI ya minta kelonggaran lagi untuk pembayaran pajak daerahnya untuk hotel dan restoran.

Kalau pajak hotel dan restoran kan 10 persen nah itu mereka minta ada kelonggaran lagi," imbuh Kepala BPPRD Tarakan, Bob Syaharuddin.

Kata dia, "Tapi mereka tidak sebutkan ya berapa bulan. Jadi tergantung pak wali mau kasih kebijakan berapa bulan dan sebenarnya belum disetujui juga, ini baru kita proses ya," terangnya.

Namun Ia sampaikan pihaknya tetap menarik pajak bagi hotel yang masih menarik pajak ke pelanggan.

Ilustrasi - Virus Corona atau covid-19
Ilustrasi - Virus Corona atau covid-19 (Freepik.com)

"Kaya hotel berbintang itu mereka tetap menarik pajak tapi bagi yang lain mungkin tidak menarik pajak. Artinya mereka berlakukan harga dasar.

Tetapi sepanjang mereka menggunakan konsumen dengan tarif pajak 10 persen ya tetap mereka harus stor begitu," sebutnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved