Travel Alert

Syarat Wajib Swab di Balikpapan Berlaku Hari Ini, Bandara dan Pelabuhan Harus Patuh

warga Balikpapan dinilai sudah tertib. Kebanyakan dari mereka justru dinilai lebih sadar dalam melakukan physical distancing, menjaga perilaku PHBS.

Syarat Wajib Swab di Balikpapan Berlaku Hari Ini, Bandara dan Pelabuhan Harus Patuh
Antara
Karantina Kesehatan Bandara 

Syarat Wajib Swab di Balikpapan Berlaku Hari Ini, Bandara dan Pelabuhan Harus Patuh

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Mulai hari ini, Rabu (3/6/20) pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur menerapkan regulasi terkait pengetatan masyarakat luar yang akan masuk ke kota minyak.

Pemberlakuan tersebut diantaranya mewajibkan masyarakat Non KTP Kalimantan Timur untuk melampirkan dokumen pernyataan bebas Corona atau covid-19.

Adapun dokumen ini didapat melalui uji swab yang telah dilakukan di daerah asal keberangkatan.

Begitu pun dengan jangka waktu masa surat keterangan bebas Covid, politisi partai Golkar ini menginginkan agar Gugus Tugas Balikpapan dapat fokus dengan aturan yang diterbitkan Gugus Tugas Pusat.

"Kalau Rapid Test jangka waktunya hanya 3 hari maka kita laksanakan, ikuti aturan itu. Sama juga dengan PCR, jangan dilonggarkan. Semakin longgar, maka akan semakin leluasa orang keluar masuk Balikpapan," ujarnya, Rabu (3/6/20).

Ia pun menyadari bahwasannya saat ini peningkatan kasus positif covid-19 di Kota Balikpapan justru bukan dari penduduknya.

Melainkan orang Non KTP Kalimantan Timur yang hendak masuk ke Kota Balikpapan dalam rangka pekerjaan.

Sehingga manakala kedua pintu masuk moda transportasi itu diperketat maka ia dapat menjamin hal itu akan lebih aman.

Menurutnya saat ini, warga asli Balikpapan justru sudah tertib. Kebanyakan dari mereka justru dinilai sudah sadar dalam melakukan physical distancing, menjaga perilaku PHBS, dan imbauan lainnya dalam pencegahan covid-19.

"Jadi masyarakat kota Balikpapan jangan dikorbankan lagi. Kalau misalnya masyarakat luar dibiarkan, kita khawatir dan was-was," katanya.

Dalam kewenangannya, DPRD hanya melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan yang dilakukan dalam Gugus Tugas covid-19.

Sehingga ia pun mau tidak mau turut memverikan evaluasinya kepada Gugus Tugas. Salah satunya yakni meminta penutupan jalan segera dievaluasi kembali. Sebab masyarakat saat ini semakin jenuh, pada akhirnya kebijakan itu pun dirasa tidak efektif.

"Setiap aturan juga sebaiknya didasari dengan aturan yang kuat, bukan lagi dengan surat edaran melainkan dengan perwali yang sifatnya lebih mengikat," tegasnya.

Ikuti kami di
Editor: Server
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved