Viral

Emak-emak Ngamuk Sebut Nama Jokowi, Cuma Dapat Mie Instan 2 Bungkus dan Beras 1 Liter

Penyaluran bansos alias bantuan sosial berupa sembako ke masyarakat selama pandemi Virus Corona, justru tak berjalan mulus.

Editor: Geafry Necolsen
istimewa
Kolase Presiden RI dan Emak-emak penerima bansos 

"Mereka salah informasi, bantuan itu bukan dari pemerintah. Tapi dari lumbung RW yang memberikan bantuan kepada warganya," kata Suli kepada Wartakotalive.com, Senin (11/5/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov Banten telah memberikan bantuan sosial secara bertahap kepada warga Tangerang.

Bantuan sosial tersebut berupa uang Rp 600.000 dan paket sembako.

"Ini konfirmasinya," tutur Suli memberikan video berdurasi dua menit kepada Wartakotalive.com.

Dalam video itu terekam Sari dan Nurhayati meminta maaf atas kesalahan informasi yang diterimanya.

"Saya minta maaf atas ketidaktahuaan saya. Saya enggak tahu kalau ini bukan dari pemerintah, tapi dari lumbung RW," kata Sari di video tersebut.

"Kalau saya memang tidak dapat bantuan, prihatin saja dengan nasib teman.

Saya juga bingung masa Pak Jokowi memberikan bantuan hanya seperti itu," kata Nurhayati.

"Ini cuma ketidaktahuan kami. Saya minta maaf kepada RT, RW, lurah dan camat.

Ini sikap emosional sesaat saja," kata Nurhayati yang berada di samping Sari.

Klarifikasi Kemensos soal data bansos

Polemik tumpang tindih data penerima bansos antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berhasil diselesaikan.

Pada Jumat (8/5/2020) telah diadakan pertemuan antara Kemensos dengan Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya.

Hasil pertemuan itu menyepakati data tambahan yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.

DKI Jakarta mengajukan penambahan data penerima menjadi 2,1 juta setelah sebelumnya pada tahap 1 jumlah penerima hanya 955.000.

Penambahan data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW, Lurah dan usulan dari komunitas yang membutuhkan.

Rapat tersebut juga menyepakati bahwa 1,3 juta KK akan ditangani oleh Kemensos sementara 800 ribu KK akan di oleh pemprov DKI Jakarta.

Nantinya, akan dilakukan pembagian wilayah sehingga bisa lebih memudahkan kontrol dan pengawasan.

"Perubahan ini akan diimplementasi pada tahap 3 menjelang lebaran.

Jadi sudah tidak ada lagi nantinya data yang diubah atau atau warga yang kelewat," kata Juru bicara Kemensos Adhy Karyono saat dihubungi Kompas.com (10/5/2020).

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved